Melampaui Polemik Pemakzulan: Panggilan Pertobatan Nasional

Oleh: Demianus, Wakil Sekjend PP PMKRI Periode 2026-2028

DETIK65.COM, Jakarta – Belakangan ini, ruang diskusi publik kembali diramaikan oleh wacana pemakzulan Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka. Perdebatan tersebut berkembang menjadi salah satu isu politik yang menyita perhatian masyarakat. Berbagai pandangan, kritik, dan argumentasi bermunculan, baik yang mendukung maupun yang mempertanyakan wacana tersebut.

Dalam situasi seperti ini, kita perlu menjaga kejernihan berpikir dan kedewasaan dalam berdemokrasi.

Sejak awal, perlu saya tegaskan bahwa tulisan ini bukan dimaksudkan untuk membela Gibran Rakabuming Raka, bukan pula untuk menolak hak masyarakat dalam menyampaikan kritik terhadap Wakil Presiden. Tulisan ini juga tidak bermaksud menghalangi proses konstitusional apabila memang terdapat dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Opini ini lahir dari kegelisahan dan kecintaan terhadap bangsa Indonesia. Sebuah keprihatinan ketika ruang demokrasi kita terlalu banyak tersita oleh pertarungan politik elite, sementara berbagai persoalan mendasar yang menyangkut kehidupan masyarakat belum mendapatkan perhatian yang sepadan.

Mari kita melihat persoalan ini secara lebih jernih dan rasional.

Mandat Elektoral dan Tanggung Jawab Konstitusional

Gibran Rakabuming Raka terpilih sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia melalui Pemilu 2024 bersama Presiden Prabowo Subianto. Pasangan tersebut memperoleh 96.214.691 suara atau 58,59 persen berdasarkan hasil penetapan pemilu.

Angka tersebut merupakan mandat elektoral yang diberikan oleh rakyat Indonesia melalui mekanisme demokrasi.

Namun, mandat elektoral bukanlah kekebalan politik maupun hukum. Setiap pejabat publik tetap harus terbuka terhadap kritik, evaluasi, pengawasan, dan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan konstitusi.

Demokrasi tidak memberikan seseorang hak untuk berada di atas hukum. Sebaliknya, demokrasi justru menuntut agar setiap orang, termasuk mereka yang menduduki jabatan tertinggi dalam pemerintahan, tunduk pada konstitusi dan prinsip negara hukum.

Karena itu, apabila terdapat dugaan ketidaksesuaian dalam proses verifikasi persyaratan pencalonan yang menjadi dasar perdebatan publik, persoalan tersebut harus diperiksa secara objektif, transparan, dan berdasarkan bukti serta ketentuan hukum yang berlaku.

Pertanyaan yang perlu kita ajukan bukan hanya mengenai tanggung jawab individu yang menjadi objek perdebatan, tetapi juga mengenai bagaimana seluruh proses ketatanegaraan berlangsung.

Proses pencalonan presiden dan wakil presiden melibatkan berbagai aktor dan institusi, mulai dari partai politik, penyelenggara pemilu, lembaga pengawas, hingga lembaga peradilan yang memiliki kewenangan sesuai dengan konstitusi.

Apabila dalam proses tersebut ditemukan adanya pelanggaran atau ketidaksesuaian hukum, maka setiap pihak harus dimintai pertanggungjawaban berdasarkan kewenangan, peran, dan bukti keterlibatannya masing-masing.

Tidak boleh ada pihak yang dibebaskan dari evaluasi hanya karena memiliki kedudukan politik tertentu. Namun, tidak boleh pula seseorang dibebani kesalahan institusional tanpa pembuktian yang sah.

Dalam perspektif moral dan politik, situasi semacam ini dapat menjadi refleksi tentang apa yang saya sebut sebagai dosa kolektif demokrasi. Istilah ini bukan tuduhan tindak pidana kepada individu atau institusi tertentu, melainkan gambaran tentang kegagalan kolektif apabila para pemegang kewenangan tidak menjalankan tanggung jawabnya secara maksimal dalam menjaga integritas demokrasi.

Oleh sebab itu, jika memang terdapat dasar konstitusional untuk melakukan pemakzulan, silakan ditempuh melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam konstitusi. Namun, jangan sampai proses demokrasi kehilangan substansinya karena hanya dipenuhi pertarungan kepentingan antarelite.

Rakyat Menghadapi Persoalan yang Lebih Mendesak

Di tengah perdebatan politik tersebut, kita tidak boleh melupakan kenyataan bahwa masyarakat Indonesia sedang menghadapi berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian serius.

Persoalan lingkungan hidup, misalnya, masih menjadi tantangan besar. Kerusakan hutan, aktivitas pertambangan yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan, konflik agraria, serta ancaman terhadap ruang hidup masyarakat merupakan persoalan yang harus terus diawasi.

Pembangunan ekonomi dan investasi memang penting. Namun, pembangunan tidak boleh mengabaikan keselamatan lingkungan, hak masyarakat lokal, serta keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi mendatang.

Di sisi lain, korupsi dan penyalahgunaan kewenangan masih menjadi tantangan serius dalam penyelenggaraan negara. Praktik-praktik tersebut berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik dan menghambat terwujudnya keadilan sosial.

Persoalan pemerataan pembangunan juga belum selesai. Di sejumlah wilayah, masyarakat masih menghadapi keterbatasan akses terhadap infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan pelayanan publik yang layak.

Belum lagi persoalan lapangan pekerjaan, daya beli masyarakat, harga kebutuhan pokok, ketimpangan ekonomi, serta ketidakpastian kondisi perekonomian nasional.

Semua persoalan tersebut merupakan bagian dari realitas kehidupan masyarakat yang membutuhkan kehadiran negara.

Pertanyaannya, apakah seluruh persoalan itu tidak cukup mendesak untuk menjadi perhatian bersama?

Jangan sampai ruang demokrasi kita terlalu sibuk memperdebatkan nasib politik para elite, sementara nasib masyarakat kecil justru kehilangan tempat dalam agenda percakapan nasional.

Rakyat jangan hanya ditempatkan sebagai penonton dalam pertarungan politik. Mereka harus menjadi subjek utama dalam setiap keputusan politik dan arah pembangunan negara.

Sebab, ukuran keberhasilan demokrasi bukan semata-mata siapa yang berhasil mempertahankan kekuasaan atau siapa yang berhasil menggantikan pejabat tertentu, melainkan sejauh mana kekuasaan mampu menghadirkan keadilan, kesejahteraan, dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat.

Saatnya Indonesia Melakukan Pertobatan Nasional

Saya berpandangan bahwa Indonesia tidak hanya membutuhkan pergantian figur dalam kekuasaan. Lebih dari itu, bangsa ini membutuhkan pembenahan cara berpikir, pembaruan etika politik, dan perbaikan tata kelola pemerintahan.

Kita membutuhkan sebuah gerakan kesadaran moral dan kebangsaan yang saya sebut sebagai PERTOBATAN NASIONAL.

Pertobatan Nasional bukan sekadar seruan religius, bukan pula ajakan untuk menghakimi kelompok politik tertentu. Gagasan ini merupakan panggilan moral agar seluruh elemen bangsa berani melakukan introspeksi, mengakui kesalahan, memperbaiki praktik kehidupan bernegara, dan mengembalikan kepentingan rakyat sebagai orientasi utama kekuasaan.

Pertobatan bagi para pemimpin yang diberi mandat untuk melayani, agar tidak menjadikan jabatan sebagai instrumen memperkaya diri sendiri maupun kelompoknya.

Pertobatan bagi partai-partai politik agar tidak hanya sibuk mengamankan kepentingan elektoral, tetapi sungguh-sungguh menjalankan fungsi pendidikan politik, kaderisasi, dan perjuangan aspirasi masyarakat.

Pertobatan bagi penyelenggara negara agar senantiasa menjaga integritas, profesionalitas, independensi, dan tanggung jawab konstitusional.

Pertobatan bagi para pengusaha dan pemilik modal agar menjalankan aktivitas ekonomi secara bertanggung jawab, menghormati hak masyarakat, serta memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup.

Pertobatan bagi masyarakat sipil, termasuk mahasiswa dan kaum intelektual, agar tidak kehilangan keberanian moral dalam mengawasi kekuasaan dan memperjuangkan kepentingan publik.

Sebab, persoalan bangsa tidak selalu lahir dari kesalahan satu orang atau satu kelompok. Ada persoalan sistemik, budaya politik, lemahnya pengawasan, serta pembiaran terhadap praktik-praktik yang bertentangan dengan kepentingan umum.

Karena itu, Pertobatan Nasional harus dimulai dari kesediaan setiap elemen bangsa untuk mengevaluasi dirinya sendiri sebelum terlalu sibuk menghakimi pihak lain.

Kita perlu membangun kesadaran bahwa Indonesia bukan milik segelintir elite politik, bukan milik partai tertentu, dan bukan pula milik mereka yang memiliki akses terhadap kekuasaan dan modal.

Indonesia adalah milik seluruh rakyatnya.

Mengembalikan Politik kepada Tujuan Dasarnya

Politik pada hakikatnya merupakan instrumen untuk memperjuangkan keadilan, kesejahteraan, dan martabat manusia. Kekuasaan bukan tujuan akhir, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat dan konstitusi.

Karena itu, saya mengajak seluruh elemen masyarakat sipil, mahasiswa, organisasi kepemudaan, akademisi, tokoh agama, dan kelompok intelektual untuk tidak terjebak dalam polarisasi politik yang tidak produktif.

Kita harus tetap kritis terhadap pemerintah, tetapi kritik harus dibangun di atas argumentasi yang rasional dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kita harus berani mengawasi kekuasaan, tetapi pengawasan tidak boleh kehilangan orientasi terhadap kepentingan masyarakat.

Apabila terdapat pelanggaran hukum, tuntut penyelesaian melalui mekanisme hukum. Apabila terdapat penyalahgunaan kewenangan, dorong pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila terjadi kerusakan lingkungan, perjuangkan pemulihan dan perlindungan ruang hidup masyarakat. Apabila terdapat praktik korupsi, dorong penegakan hukum yang transparan dan tidak tebang pilih.

Jangan menjadikan pemakzulan sebagai satu-satunya ukuran keberanian politik. Sebab, keberanian sejati bukan hanya kemampuan mengkritik atau mengganti seseorang dari jabatan publik, tetapi juga kemampuan memperjuangkan perubahan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Indonesia tidak sedang kekurangan orang yang ingin berkuasa. Indonesia justru membutuhkan lebih banyak orang yang memiliki integritas, keberanian moral, dan kesediaan untuk mengabdikan dirinya bagi kepentingan bangsa.

Penutup: Menyelamatkan Arah Perjalanan Bangsa

Pada akhirnya, perdebatan mengenai pemakzulan Wakil Presiden harus ditempatkan dalam kerangka konstitusi dan supremasi hukum. Tidak boleh ada kekebalan terhadap kekuasaan, tetapi tidak boleh pula ada penghakiman tanpa dasar hukum.

Namun, di atas semua perdebatan tersebut, kita perlu mengingat bahwa ada persoalan yang jauh lebih besar daripada sekadar pergantian seorang pejabat.

Ada masa depan demokrasi yang harus dijaga. Ada lingkungan hidup yang harus dilindungi. Ada ketimpangan sosial yang harus diselesaikan. Ada masyarakat kecil yang menantikan kehadiran negara. Dan ada generasi mendatang yang berhak menerima Indonesia dalam keadaan lebih baik.

Karena itu, saya kembali menegaskan bahwa tulisan ini bukan untuk menyelamatkan kekuasaan seseorang, bukan pula untuk melindungi kepentingan kelompok politik tertentu.

Tulisan ini lahir dari kecintaan terhadap Indonesia dan keyakinan bahwa bangsa ini harus berani melakukan pembenahan secara menyeluruh.

Sudah saatnya kita menggaungkan PERTOBATAN NASIONAL.

Bukan untuk menghakimi, melainkan untuk memperbaiki. Bukan untuk membelah bangsa, melainkan untuk menyatukan kesadaran. Bukan untuk mempertahankan kekuasaan, melainkan untuk mengembalikan kekuasaan kepada tujuan sejatinya: melayani rakyat.

Sebab, yang sedang dipertaruhkan hari ini bukan sekadar jabatan seorang wakil presiden, melainkan kualitas demokrasi, integritas penyelenggaraan negara, keadilan sosial, kelestarian lingkungan, dan masa depan seluruh rakyat Indonesia.

Indonesia membutuhkan lebih dari sekadar pergantian kekuasaan. Indonesia membutuhkan pertobatan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pro Ecclesia et Patria!!!