KPK Didesak Segera Tetapkan Tersangka Kasus Korupsi di Bogor, Warga Ancam Mogok Bayar Pajak

DETIK65.COM, Jakarta – Desakan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menetapkan tersangka dalam rangkaian dugaan korupsi di Kabupaten Bogor semakin menguat. Masyarakat meminta lembaga antirasuah itu tidak ragu menindak siapa pun yang berdasarkan hasil penyidikan terbukti terlibat, termasuk apabila terdapat keterlibatan pejabat daerah.

Desakan tersebut disuarakan Presidium Masyarakat Bogor Bersatu (PMBB) saat menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (4/9/2026).

Aksi yang diikuti seratusan warga dan tokoh masyarakat itu merupakan gabungan elemen masyarakat dari wilayah barat, tengah, utara, timur hingga selatan Kabupaten Bogor. Mereka tergabung dalam sejumlah organisasi, di antaranya LSM Pelita Pasundan, LSM Pakuan Padjadjaran, LSM PASi, Klinik Hukum 165, serta Aliansi Masyarakat Bogor Selatan (AMBS).

Massa mendesak KPK mengusut secara tuntas dugaan korupsi yang berkaitan dengan Upah Pungut Pajak (UPP), Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), serta dugaan praktik korupsi dalam mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.

PMBB menilai, langkah-langkah penindakan yang telah dilakukan KPK sejak perkara tersebut bergulir pada 19 Agustus 2026 harus segera ditindaklanjuti dengan penetapan tersangka apabila penyidik telah menemukan bukti yang cukup.

Dalam penanganan perkara tersebut, KPK diketahui telah menyita uang sekitar Rp1,5 miliar, memeriksa sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Bogor, melakukan gelar perkara, serta menggeledah sejumlah kantor pemerintahan, termasuk Bappenda, BKSDM, dan Dinas Pendidikan.

Namun hingga aksi digelar pada Jumat (4/9/2026), KPK disebut masih menggunakan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) umum dan belum mengumumkan penetapan tersangka.

Kondisi tersebut menjadi sorotan massa aksi.

“Sampai hari ini belum ada tersangkanya. Ada apa ini? KPK jangan ragu-ragu, segera tetapkan tersangkanya. Termasuk jika bupati juga terbukti terlibat, harus ditindak. Hukum jangan hanya tumpul ke bawah. Jangan sampai KPK diisukan masuk angin dan diintervensi,” tegas Ketua PMBB, Oman Rohman Pribadi alias Opri.

Menurut Opri, masyarakat Kabupaten Bogor menginginkan proses hukum berjalan transparan dan tidak tebang pilih. Ia menegaskan, siapa pun yang nantinya berdasarkan alat bukti dinyatakan terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

Sementara itu, perwakilan masyarakat Bogor Selatan, Azet Basuni, meminta KPK tidak memberikan ruang bagi pihak-pihak yang diduga melakukan praktik korupsi untuk terus beraktivitas tanpa kepastian hukum.

“Kabupaten Bogor ini merupakan halaman rumah Presiden RI Prabowo Subianto. Seharusnya daerah ini bersih dari praktik tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, penyidik KPK jangan membiarkan para koruptor tetap bergentayangan di Bumi Tegar Beriman. Sikat semua yang terlibat tanpa pandang bulu,” ujar Azet dalam orasinya.

Azet mengatakan, berkembangnya kasus dugaan korupsi tersebut telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat maupun aparatur pemerintahan. Ia menyebut kepercayaan publik terhadap pengelolaan pemerintahan dan pemungutan pajak ikut terdampak.

Bahkan, menurut dia, muncul sikap pesimistis sebagian masyarakat untuk memenuhi kewajiban membayar pajak apabila persoalan dugaan korupsi tidak segera dituntaskan.

“Penyidik KPK harus segera menetapkan tersangka. Kalau belum, kami enggan membayar pajak. Ini fakta. Berdasarkan pengakuan sejumlah petugas pemungut pajak di tingkat desa, mereka mengaku selama ini juga dipotong upah pungutnya sebesar Rp50 ribu. Tidak ada penjelasan untuk apa pemotongan itu. Mereka juga bingung,” tegasnya.

Meski demikian, Azet menegaskan bahwa persoalan tersebut bukan semata-mata mengenai besaran potongan, melainkan menyangkut transparansi serta pertanggungjawaban dalam pengelolaan penerimaan dan insentif perpajakan.

PMBB meminta KPK tetap bekerja berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, masyarakat juga mendesak agar proses penyidikan tidak berlarut-larut tanpa kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab.

Bagi warga Bogor, penetapan tersangka bukan sekadar persoalan siapa yang akan dikenakan proses hukum, tetapi juga menjadi ukuran keseriusan KPK dalam menjaga kepercayaan publik dan memastikan pemberantasan korupsi berjalan tanpa pandang bulu.

Massa aksi pun meminta KPK segera memberikan kepastian hukum atas perkara tersebut serta mengusut seluruh pihak yang berdasarkan hasil penyidikan terbukti terlibat.***