PMBB Pertanyakan Kelanjutan Kasus Bogor: Temuan Rp1,5 Miliar Harus Diungkap Tuntas

DETIK65.COM, Jakarta – Presidium Masyarakat Bogor Bersatu (PMBB) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan kepastian dalam penanganan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Desakan itu muncul menyusul adanya temuan uang tunai senilai Rp1,5 miliar dalam rangkaian proses hukum yang tengah dilakukan KPK, serta penggeledahan di sejumlah lingkungan pemerintahan Kabupaten Bogor.

Ketua PMBB sekaligus Koordinator Aksi, Oman Rohman Pribadi (OPRI), mengatakan besarnya nilai uang yang ditemukan menjadi alasan masyarakat mempertanyakan lebih jauh mengenai asal-usul dana dan pihak-pihak yang berkaitan dengannya.

Oman menyampaikan hal tersebut kepada wartawan seusai mendatangi Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (4/9/2026).

“Ini berangkat dari Rp1,5 miliar. Tentu ada asal-usulnya dan ada pihak yang berkaitan. Karena itu masyarakat wajar bertanya, kenapa belum ada penetapan tersangka atau tindakan hukum lebih lanjut,” kata Oman.

Meski demikian, ia mengingatkan agar publik tidak terburu-buru menyimpulkan siapa yang bersalah sebelum proses hukum menghasilkan alat bukti yang cukup.

Menurut Oman, PMBB tidak sedang berbicara mengenai partai politik ataupun kelompok tertentu. Fokusnya adalah memastikan setiap dugaan pelanggaran hukum yang ditemukan KPK ditindaklanjuti secara profesional.

“Kita tidak bicara partai. Kita bicara perbuatan oknum apabila memang terbukti. Jangan sampai persoalan ini dibawa ke mana-mana. Siapa pun yang terlibat berdasarkan alat bukti yang sah, harus diproses,” ujarnya.

Kepercayaan Publik Harus Dijaga

Oman mengatakan PMBB tetap memberikan kepercayaan kepada KPK untuk menangani perkara tersebut secara objektif.

Ia menilai munculnya berbagai spekulasi di tengah masyarakat harus dijawab dengan informasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Jangan sampai muncul kesan KPK masuk angin atau ada intervensi. Kami melihat sejauh ini prosesnya normal. Tetapi informasi yang tidak benar juga harus segera diluruskan supaya tidak ditelan mentah-mentah oleh masyarakat,” katanya.

Oman mengaku pihaknya sempat menanyakan kepada pihak KPK mengenai informasi yang berkembang terkait kemungkinan pemanggilan pejabat tertentu.

Menurutnya, informasi tersebut perlu diklarifikasi apabila memang tidak sesuai dengan proses yang sebenarnya.

“Kalau memang informasi itu tidak benar, harus disampaikan bahwa itu tidak benar. Jangan sampai menjadi isu dan kemudian berkembang menjadi tudingan macam-macam,” jelasnya.

Minta KPK Telusuri Aliran Dana

Dalam Pernyataan Sikap PMBB, organisasi tersebut secara khusus meminta KPK tidak berhenti pada penemuan uang maupun pemeriksaan sejumlah pihak.

PMBB mendorong penyidik menelusuri secara menyeluruh asal-usul uang, aliran dana, penerima manfaat, pola transaksi, hingga mekanisme pengumpulan dan pembagian dana.

PMBB juga meminta dugaan pemotongan upah pungut atau insentif pegawai di lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor ditelusuri secara mendalam.

Selain itu, dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor juga diminta menjadi bagian dari pengusutan.

Menurut PMBB, apabila dalam proses penyidikan ditemukan bukti keterlibatan pihak lain, termasuk pihak yang diduga berperan sebagai pengendali atau pemberi perintah, proses hukum harus dikembangkan sesuai alat bukti yang ditemukan.

“Pemberantasan korupsi tidak boleh tebang pilih dan tidak boleh berhenti pada pihak tertentu apabila hasil penyidikan menunjukkan adanya keterlibatan pihak lain,” demikian sikap PMBB.

Anggaran Pendidikan Jadi Perhatian

PMBB juga menyoroti dugaan penyimpangan anggaran pendidikan di Kabupaten Bogor.

Organisasi tersebut menilai sektor pendidikan merupakan bagian penting dalam pembangunan sumber daya manusia sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Setiap penggunaan anggaran daerah, menurut PMBB, harus dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan peruntukannya.

PMBB juga mengecam segala bentuk dugaan pemotongan atau pengurangan hak finansial ASN maupun pegawai daerah apabila dilakukan secara tidak sah dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dorong Perbaikan Sistem Pemerintahan

Selain proses hukum, PMBB meminta kasus tersebut menjadi momentum untuk melakukan pembenahan tata kelola pemerintahan Kabupaten Bogor.

Pemerintah daerah didorong memperkuat transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah, pengawasan internal, pencegahan konflik kepentingan, pengawasan penerimaan dan distribusi insentif atau upah pungut, serta transparansi pengadaan barang dan jasa.

PMBB juga meminta penguatan sistem pencegahan korupsi dan peningkatan integritas seluruh aparatur pemerintahan daerah.

“Reformasi birokrasi tidak boleh berhenti pada slogan. Harus diwujudkan melalui perubahan sistem dan budaya kerja pemerintahan,” tegas PMBB.

“Kalau Cukup Bukti, Segera Tetapkan”

Oman kembali menegaskan PMBB tidak meminta KPK menetapkan seseorang sebagai tersangka tanpa dasar hukum.

Namun, apabila alat bukti telah memenuhi ketentuan, ia meminta proses penetapan tersangka dilakukan tanpa berlarut-larut.

“Kalau alat buktinya sudah cukup, segera tetapkan tersangka. Ini bukan soal partai, bukan soal siapa orangnya. Siapa pun yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya,” tegas Oman.

Ia memastikan PMBB akan terus mengawal perkembangan penanganan perkara tersebut sampai diperoleh kepastian hukum.

“Kami tetap semangat mengawal ini sampai ke akar-akarnya. Siapa pun yang terlibat, berdasarkan hasil pengembangan KPK dan alat bukti yang sah, harus diproses. Tidak boleh ada tebang pilih,” pungkasnya.

Dalam aksi ke Gedung KPK tersebut, PMBB turut melibatkan sejumlah elemen masyarakat, yakni Aliansi Masyarakat Bogor Selatan (AMBS), LSM Pelita Pasundan, LSM Pakuan Padjadjaran, LSM PASI, dan Klinik Hukum 165.

PMBB menegaskan pengawalan terhadap proses hukum tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral dan kepedulian terhadap Kabupaten Bogor, sekaligus dorongan agar pemberantasan korupsi berjalan profesional, transparan, adil, dan bebas dari intervensi kepentingan apa pun.***