Erman Suparno: IPHI Harus Menjadi Kekuatan Moral Bangsa dan Mitra Kritis Pemerintah

DETIK65.COM, Jakarta – Ketua Umum Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) periode 2026–2031, Erman Suparno, menegaskan bahwa IPHI akan mengambil peran lebih aktif sebagai organisasi yang tidak hanya menghimpun para haji dan hajjah, tetapi juga menjadi kekuatan moral bangsa serta mitra kritis pemerintah dalam memberikan masukan terhadap berbagai kebijakan strategis.

Pernyataan tersebut disampaikan Erman usai pengukuhan Pengurus Pusat IPHI periode 2026–2031 di Batavia Tower, Jakarta Pusat, Sabtu (25/7/2026).

Menurut mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi itu, kepengurusan baru merupakan kelanjutan dari program organisasi sebelumnya yang diarahkan untuk menjawab tantangan bangsa di tengah dinamika geopolitik, geoekonomi, dan perubahan sosial yang terus berkembang.

“IPHI harus hadir sebagai organisasi yang mampu memberikan kontribusi nyata, bukan hanya untuk kepentingan anggotanya, tetapi juga bagi bangsa dan negara,” ujar Erman.

Ia mengatakan, jutaan jamaah haji dan umat Islam Indonesia merupakan modal sosial yang sangat besar. Apabila dikelola dengan baik, potensi tersebut dapat menjadi kekuatan dalam memperkuat persatuan nasional sekaligus mendorong pembangunan di berbagai sektor.

Usung Lima Prioritas Nasional

Dalam masa kepengurusan 2026–2031, IPHI menetapkan lima fokus utama yang akan menjadi arah perjuangan organisasi.

Prioritas pertama adalah memperkuat ketahanan bangsa melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat dan dukungan terhadap upaya mengatasi persoalan gizi.

Kedua, mendorong pembaruan sistem pendidikan agar mampu melahirkan generasi yang berkarakter, berakhlak, serta memiliki daya saing tinggi.

Ketiga, membangun kemandirian ekonomi nasional dengan memaksimalkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sehingga ketergantungan terhadap utang luar negeri dapat terus dikurangi.

Keempat, memperkuat ketahanan energi nasional melalui pengembangan energi alternatif sebagai langkah antisipasi terhadap menipisnya cadangan energi fosil.

Sementara prioritas kelima adalah memperkuat penegakan hukum dan mendukung pemberantasan korupsi sebagai fondasi penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Kawal Reformasi Tata Kelola Haji

Selain menyampaikan arah kebijakan organisasi, Erman juga menegaskan komitmen IPHI untuk mengawal reformasi tata kelola penyelenggaraan ibadah haji.

Ia menilai pelayanan kepada jamaah harus terus ditingkatkan, sementara pembiayaan haji perlu dikelola secara lebih efisien agar tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurutnya, hasil pengembangan dana haji dapat dimanfaatkan untuk membantu pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji maupun mendukung berbagai program pemberdayaan umat. Namun demikian, dana pokok milik calon jamaah harus tetap dijaga dan tidak boleh digunakan.

“Prinsipnya, yang dimanfaatkan adalah nilai manfaat dari pengelolaan dana tersebut, sedangkan dana pokok tetap menjadi hak jamaah dan wajib dijaga keamanannya,” jelasnya.

Siapkan Program Pemberdayaan Umat

Dalam mewujudkan visi tersebut, IPHI telah menyiapkan sejumlah program prioritas, di antaranya pengembangan IPHI Food Estate, IPHI Peduli Sosial, penguatan dakwah dan pendidikan, serta pembangunan Klinik Haji sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat.

IPHI juga mendorong lahirnya budaya menabung haji sejak usia muda, khususnya di kalangan santri. Gagasan tersebut dinilai dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mempersiapkan generasi muda menunaikan ibadah haji sejak dini.

Mengakhiri keterangannya, Erman mengajak seluruh masyarakat, khususnya para haji dan hajjah, untuk terus menjaga nilai-nilai kemabruran setelah kembali dari Tanah Suci.

“Persatuan bangsa harus terus kita rawat. Semangat ibadah haji hendaknya diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui kejujuran, kepedulian sosial, semangat gotong royong, dan kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila,” tutup Erman.***