Dorong Kesejahteraan Peternak, Pemerintah Bersama Asosiasi Perunggasan Nasional Perkuat Sinergi Hilirisasi

Jakarta, Detik65.com – Sektor perunggasan nasional saat ini memegang peranan krusial sebagai penyedia protein hewani utama bagi masyarakat sekaligus penggerak ekonomi di wilayah pedesaan. Di tengah tantangan ketidakpastian harga pasar dan dominasi rantai pasok global, sektor perunggasan nasional bersiap melakukan transformasi besar.

Merespons dinamika tantangan industry nasional dan internasional, sebuah seminar krusial bertema “Peran serta Pemerintah dan Asosiasi dalam Mensejahterakan Petani Peternak melalui Hilirisasi Perunggasan Nasional” digelar pada pameran teknologi pertanian dan peternakan terbesar AGRIMAT & AGRILIVESTOCK ASIA 2026, Jumat (8/5/ 2026) di Nusantara International Convention Exhibition (NICE), PIK 2 Jakarta.

Pertemuan ini menjadi sangat vital seiring dengan rencana strategis dan komitmen kuat dari pemerintah. Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dan Kementerian Pertanian dikabarkan telah mengalokasikan pendanaan masif sebesar Rp20 triliun untuk membangun ekosistem peternakan ayam terintegrasi berskala nasional. Sebagai langkah nyata untuk melindungi peternak lokal dan menstabilkan biaya produksi, pemerintah juga merencanakan pengalihan wewenang impor bungkil kedelai atau soybean meal (SBM)—komponen utama pakan ternak—dari pihak swasta kembali kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Acara ini menjadi momentum penting bagi para pemangku kepentingan untuk merumuskan solusi konkret atas isu strategis peternakan rakyat. Hilirisasi dipandang sebagai kunci utama untuk meningkatkan nilai tambah produk, memperkuat posisi tawar peternak, dan menciptakan ekosistem bisnis yang lebih adil dan berkelanjutan.

Keberlangsungan usaha peternak rakyat terus dibayangi oleh ketidakpastian harga pasar yang fluktuatif serta dominasi rantai pasok oleh korporasi besar. Kondisi struktural ini menuntut adanya transformasi nyata melalui kebijakan hilirisasi agar peternak tidak lagi hanya bergantung pada penjualan komoditas telur dan ayam hidup yang berisiko tinggi. Peran pemerintah sangat diperlukan untuk membangun infrastruktur pascapanen sebagai CPP(Cadangan Pangan Pemerintah). Melalui BUMN pangan seperti rumah potong hewan unggas dan fasilitas penyimpanan dingin dan mampu menyerap hasil ternak secara stabil.

Ketua Komunitas Peternak Unggas Nasional (KPUN), Alvino Antonio menjelaskan, kegiatan seminar dilaksanakan bertujuan untuk :
(1). Merumuskan regulasi yang menjamin keberlanjutan usaha peternakan dari hulu hingga ke hilir secara terintegrasi,
(2). Merumuskan strategi integrasi dari budidaya hingga pengolahan pascapanen yang berpihak pada keberlangsungan usaha peternak rakyat, Integrasi secara Horizonthal
(3). Menyelaraskan kebijakan kementerian dengan fungsi penyerapan hasil ternak oleh BUMN pangan untuk menjaga stabilitas harga telur dan ayam nasional,
(4). Menyambungkan akses pendanaan dan investasi strategis untuk pembangunan Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) serta sarana rantai dingin, berkolaborasi dengan PPLI.
(5). Menciptakan ekosistem pasar yang memungkinkan peternak rakyat mendapatkan nilai tambah ekonomi melalui produk olahan telur dan ayam,
(6). Menjalin kolaborasi konkret untuk menyejahterakan pelaku usaha perunggasan antara asosiasi peternak, praktisi, lembaga keuangan, dan pemerintah demi mewujudkan kedaulatan pangan.

Seminar tersebut, lanjutnya, dibagi menjadi dua sesi strategis yang menghadirkan berbagai narasumber baik dari kalangan pemerintah, BUMN Pangan, Asosiasi Peternak yang kompeten dibidangnya. Sesi pertama menampilkan paparan dan Sidang Pleno bersama gabungan asosiasi (PPN, Berkah Telur Blitar, KPUN, PPUI, dan PERMINDO) untuk menyampaikan kondisi riil dan aspirasi peternak di lapangan.

Sesi kedua berfokus pada implementasi teknis dengan menghadirkan Menteri Pertanian RI/Kepala Bapanas mengenai Visi Hilirisasi Perunggasan Nasional, Dirut PT Berdikari (Persero), Dirut PT AGRINAS, Pimpinan Badan Pengelola Investasi (DANANTARA), serta perwakilan dari Kemendagri sebagai regulator Perda, Dirjend Kemendes PDTT

Keberhasilan tujuan acara ini didukung oleh kehadiran ekosistem peserta yang komprehensif, mencakup: (1). Regulator Utama: Kementerian Pertanian & Bapanas. (2). Kementerian Terkait: Direktorat Jenderal Kemendes PDTT, (3). Lembaga Pengelola Investasi: DANANTARA, (4). BUMN Pangan dan Mitra Strategis: PT Berdikari (Persero) dan PT AGRINAS, (5). Asosiasi Peternak Rakyat, (6). Organisasi Profesi & Industri: GPPU dan PPN, (7). Lembaga Pemberdayaan: PERMINDO dan LPER, (8). Pakar Independen: Praktisi & Akademisi Perunggasan dan juga (9). Koperasi perunggasan.

“Melalui sinergi antara Kementerian Pertanian, BUMN Pangan, dan lembaga investasi nasional, ekosistem usaha yang lebih berkeadilan dapat segera diwujudkan bagi seluruh pemangku kepentingan,” tegas Alvino.

Berbeda dengan seminar biasa, tambah Alvino, pertemuan ini menargetkan tiga output nyata (concrete deliverables ):
1. Kesepakatan Offtaker Nasional: Komitmen tertulis dari BUMN Pangan (Bulog/Berdikari) dan Agrinas sebagai penyerap hasil produksi peternak rakyat secara konsisten dan berkelanjutan, terutama pada saat harga jatuh di pasaran.
2. Skema Pendanaan Infrastruktur: Rumusan model pembiayaan strategis bersama DANANTARA untuk pembangunan Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) dan Cold Storage di sentra-sentra peternakan rakyat.
3. Peta Jalan (Roadmap) Cadangan Pangan Pemerintah (CPP): Penyusunan komitmen pemerintah dalam menciptakan cadangan pangan protein serupa dengan komoditas beras, yang nantinya dapat disalurkan untuk kebutuhan bantuan sosial, penanganan bencana, keadaan krisis, maupun mengatasi kekurangan suplai di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).

“Hilirisasi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan. Kita perlu membangun infrastruktur pascapanen yang mampu menyerap hasil ternak rakyat secara stabil sehingga peternak tidak lagi hanya bergantung pada penjualan ayam hidup yang berisiko tinggi,” ungkap Alvino.

Ia meminta agar alokasi dana 20T difokuskan untuk memperkuat hilirisasi, yaitu penyediaan infrastruktur pascapanen baik berupa Rumah potong hewan unggas maupun penyediaan cold storage di sentra-sentra peternakan rakyat, serta penyerapan daging ayam dan telor untuk Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).

Selain itu Alvino juga berharap terkait kebijakan impor bungkil kedelai atau soybean meal (SBM) pemerintah perlu melakukan koordinasi yang erat dengan asosisasi peternak serta pelaku usaha dan peternak, termasuk peternak mandiri terkait untuk memetakan kebutuhan serta menjaga kelancaran pasokan dan tidak menimbulkan gejolak.

“Pada prinsipnya kami mendukung kebijakan pemerintah dan siap berkolaborasi serta bersinergi demi mewujudkan ekosistem usaha yang lebih berkeadilan dan meningkatkan kesejahteraan peternak,” pungkas Alvino. (my)