HUT KNTI Ke-17: Nelayan Jakarta Utara Tolak Pembangunan yang Pinggirkan Rakyat Pesisir

DETIK65.COM, Jakarta, 14 Mei 2026 — Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) di Kampung Nelayan Cilincing, Jakarta Utara, menjadi momentum konsolidasi perjuangan masyarakat pesisir dalam mempertahankan hak atas laut, ruang hidup, dan keberlanjutan wilayah perairan.

Kegiatan yang digelar Dewan Pengurus Daerah (DPD) KNTI Jakarta Utara tersebut dihadiri nelayan tradisional, organisasi masyarakat sipil, komunitas lingkungan hidup, hingga berbagai elemen masyarakat pesisir.

Ketua DPD KNTI Jakarta Utara, Jeni Alpiani, mengatakan perayaan HUT KNTI bukan sekadar agenda seremonial organisasi, melainkan ruang memperkuat solidaritas perjuangan nelayan tradisional yang hingga kini masih menghadapi berbagai tekanan pembangunan kawasan pesisir.

“HUT KNTI ini menjadi momentum untuk memperkuat persatuan nelayan tradisional dan memperjuangkan hak-hak masyarakat pesisir agar tetap terlindungi,” ujar Jeni Alpiani.

Dalam acara tersebut, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika menegaskan bahwa perjuangan nelayan tradisional merupakan bagian dari perjuangan konstitusional rakyat untuk mempertahankan hak atas tanah, laut, dan wilayah pesisir.

“Kita tidak hanya merayakan 17 tahun KNTI, tetapi juga sedang mengonsolidasikan perjuangan nelayan. Ini tentang kedaulatan nelayan atas tanahnya, akses terhadap laut, dan wilayah perairan yang aman,” kata Dewi Kartika.

Ia menilai arah pembangunan saat ini masih banyak yang tidak menempatkan nelayan sebagai pelaku utama pembangunan nasional. Menurutnya, laut lebih sering dipandang sebagai komoditas ekonomi yang menguntungkan kelompok bermodal besar.

“Kita menyaksikan pembangunan yang justru meminggirkan nelayan. Laut dipandang sebagai komoditas, sehingga yang diuntungkan hanya korporasi dan pemilik modal besar,” ujarnya.

Dewi Kartika juga menegaskan dukungan penuh KPA terhadap perjuangan nelayan di Jakarta Utara untuk mempertahankan ruang hidup dan hak-hak masyarakat pesisir.

“Atas nama Konsorsium Pembaruan Agraria, kami mendukung perjuangan nelayan Jakarta Utara agar tetap berdaulat atas lautnya, mandiri secara ekonomi, dan memiliki wilayah pesisir yang lestari untuk generasi mendatang,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Umum KNTI Dani Setiawan menyoroti masih adanya kebijakan negara yang dianggap meminggirkan nelayan kecil dan tradisional di kawasan pesisir Jakarta.

“Pembangunan kawasan pesisir hari ini masih banyak yang menyingkirkan hak nelayan untuk mencari penghidupan di laut Jakarta,” ujar Dani Setiawan.

Ia menegaskan bahwa KNTI akan terus melawan berbagai bentuk marjinalisasi dan penyingkiran masyarakat nelayan dari ruang hidup mereka.

“Kita tidak hanya menolak marjinalisasi terhadap nelayan, tetapi juga menolak penyingkiran ruang hidup dan sumber kehidupan masyarakat pesisir,” katanya.

Dani juga mendesak pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar memenuhi hak-hak nelayan kecil dan tradisional, khususnya di Jakarta Utara.

“Kami mendukung penuh perjuangan nelayan Jakarta Utara. Dan kita semua harus bergerak bersama apabila ada nelayan kecil dan tradisional yang diusir dari kampung-kampung mereka,” tegasnya.

Perayaan HUT KNTI ke-17 berlangsung dengan berbagai kegiatan mulai dari diskusi publik, pemotongan tumpeng, parade perahu hias, hiburan rakyat, hingga pembagian bantuan sosial bagi masyarakat nelayan.

Momentum tersebut menjadi simbol penguatan gerakan nelayan tradisional dalam memperjuangkan keadilan sosial, perlindungan wilayah pesisir, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat maritim Indonesia.