Mitra MBG Geruduk Kantor BGN, Iman Rohiman: Kami Partner Kerja, Bukan Musuh!

DETIK65.COM, Jakarta – Ketidakpastian operasional dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) memicu kekecewaan para mitra Badan Gizi Nasional (BGN). Ratusan mitra dan relawan dari berbagai daerah, termasuk Jawa Barat, mendatangi kantor BGN di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (2/11/2026), untuk menyuarakan aspirasi sekaligus meminta kejelasan atas berbagai persoalan yang mereka hadapi.

Koordinator aksi, Iman Rohiman, menegaskan bahwa kehadiran mereka bukan untuk menentang program pemerintah. Sebaliknya, para mitra datang dengan semangat mendukung keberhasilan program MBG, sekaligus berharap pemerintah membuka ruang dialog mengenai kebijakan yang dinilai berdampak langsung terhadap keberlangsungan usaha mitra.

“Kami dari Jawa Barat ini niatnya bersilaturahmi mendukung program pemerintah. Saya ingin menyampaikan masukan-masukan terkait tata kelola. Karena sementara ini yang dirugikan adalah mitra. Mitra benar-benar sangat dirugikan dengan kebijakan-kebijakan dan aturan-aturan yang dikeluarkan sekarang,” kata Iman kepada wartawan seusai aksi.

Ia menyayangkan pertemuan yang difasilitasi di lingkungan BGN belum menghasilkan jawaban konkret atas persoalan yang disampaikan. Menurutnya, para mitra membutuhkan kepastian dan penyelesaian, bukan sekadar janji untuk meneruskan aspirasi kepada pimpinan.

Salah satu persoalan mendesak yang disoroti adalah nasib dapur MBG, terutama yang berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Iman mengungkapkan, sejumlah mitra telah menerima surat keputusan (SK), tetapi hingga kini belum mendapatkan kepastian mengenai kapan dapur mereka mulai beroperasi.

“SK kami diberikan tanggal 25 Oktober. Sekarang sudah lewat, tetapi sampai hari ini tidak ada kejelasan. Kapan dapur kami dioperasionalkan, dibayar, atau seperti apa? Ini yang ingin kami tanyakan,” ujarnya.

Menurut Iman, ketidakjelasan tersebut menimbulkan kekhawatiran bagi mitra yang telah mempersiapkan berbagai kebutuhan untuk mendukung pelaksanaan program. Ia menyebut, di Jawa Barat terdapat hampir 6.000 titik dapur MBG, dengan sekitar 800 hingga 1.000 dapur yang berdasarkan informasi diterimanya belum beroperasi.

Persoalan tersebut, lanjutnya, bukan hanya terjadi di Jawa Barat. Dalam aksi itu, disampaikan pula bahwa terdapat sekitar 5.400 hingga hampir 6.000 dapur di wilayah 3T secara nasional yang belum berjalan. Sementara jumlah dapur secara keseluruhan disebut mencapai sekitar 13.000 unit.

Iman menilai kondisi tersebut perlu segera mendapat perhatian serius, mengingat besarnya investasi yang telah disiapkan para mitra. Dengan asumsi kebutuhan investasi sekitar Rp2 miliar untuk setiap dapur, nilai keseluruhannya dapat mencapai Rp26 triliun.

Di tengah situasi tersebut, Iman juga meminta Kepala BGN untuk bersedia menemui para mitra secara langsung. Ia menilai komunikasi terbuka antara pemerintah dan mitra sangat penting agar persoalan tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan.

“Kami itu mitra, partner kerja, bukan musuh. Kami orang yang menyukseskan program ini. Hargai kami ketika datang ke sini. Tolong temui kami, berdiskusi dengan kami, dan berdialog,” tegasnya.

Ia mengatakan, berbagai upaya telah dilakukan untuk memperoleh penyelesaian, termasuk melalui komunikasi dan fasilitasi di DPR maupun MPR. Namun, menurutnya, langkah tersebut belum memberikan jawaban yang dibutuhkan para mitra.

Bahkan, Iman menyebut sejumlah mitra dari Banten dan Maluku Utara mulai mengambil langkah hukum melalui gugatan ke pengadilan. Meski demikian, ia berharap persoalan dapat diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah bersama BGN.

“Harapan saya, permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik-baik tanpa harus ke pengadilan. Lebih baik dimusyawarahkan bersama antara mitra dan BGN. Yang dirugikan ini seluruh Indonesia, bukan hanya Jawa Barat,” tuturnya.

Iman sendiri mengaku telah menghabiskan sekitar 20 hari di luar rumah untuk berkoordinasi dengan mitra di berbagai kabupaten, menghimpun aspirasi, dan mempersiapkan aksi. Ia mengatakan akan kembali ke daerah untuk beristirahat bersama keluarga sembari menunggu tindak lanjut dari pemerintah.

Para mitra berharap BGN segera memberikan kepastian terkait operasional dapur yang telah mengantongi SK serta mengevaluasi kebijakan yang dinilai menimbulkan persoalan di lapangan. Mereka menegaskan, keberhasilan program MBG membutuhkan kerja sama, komunikasi, dan kepastian bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya.(Fahmi Siregar)***