KPBI Gelar Kongres III, Soroti Penguatan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Dialog Sosial

DETIK65.COM, Jakarta — Konfederasi Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) menggelar Kongres III di Hotel Acacia, Jakarta Pusat, Minggu (7/6/2026). Kegiatan ini menjadi momentum konsolidasi organisasi sekaligus mempertegas arah perjuangan buruh dalam menghadapi dinamika ketenagakerjaan nasional.

Ketua Umum KPBI, Ilhamsyah, dalam sambutannya menekankan bahwa persoalan utama dalam hubungan industrial di Indonesia masih didominasi oleh pelanggaran norma ketenagakerjaan di tingkat pelaksanaan.

Ia menyebut, sebagian besar konflik buruh tidak terjadi karena lemahnya regulasi semata, melainkan karena kurang optimalnya pengawasan dan implementasi aturan di lapangan.

“Kalau norma-norma ketenagakerjaan dijalankan dengan baik, maka lebih dari 90 persen potensi konflik bisa dicegah,” ujar Ilhamsyah dalam pembukaan kongres.

Dalam pidatonya, ia juga menyinggung perkembangan kebijakan ketenagakerjaan nasional, termasuk dinamika pasca putusan Mahkamah Konstitusi terkait regulasi ketenagakerjaan serta proses penyesuaian kebijakan oleh pemerintah.

Selain itu, KPBI menilai adanya perbaikan dalam kebijakan pengupahan terbaru yang dinilai lebih merata dibanding periode sebelumnya. Hal ini disebut sebagai salah satu langkah positif dalam peningkatan kesejahteraan pekerja.

“Yang penting hari ini adalah bagaimana kebijakan upah bisa lebih adil dan dirasakan oleh seluruh pekerja,” lanjutnya.

Ilhamsyah juga menegaskan pentingnya memperkuat dialog antara gerakan buruh, pemerintah, dan aparat negara. Menurutnya, pendekatan kolaboratif menjadi kunci dalam menyelesaikan berbagai persoalan ketenagakerjaan yang kompleks.

Dalam forum tersebut, KPBI turut mengapresiasi kehadiran sejumlah pejabat negara dan perwakilan lembaga, termasuk unsur pimpinan legislatif seperti Sufmi Dasco Ahmad, serta perwakilan pemerintah dan aparat penegak hukum.

Ia menambahkan bahwa sejumlah agenda strategis buruh seperti penguatan perlindungan pekerja, pembahasan RUU PPRT, hingga penanganan PHK akan terus dikawal oleh organisasi buruh bersama pemerintah.

“Kita ingin memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar berpihak pada keadilan sosial bagi pekerja,” tegasnya.

Kongres III KPBI ini diharapkan menjadi ruang penguatan organisasi sekaligus memperluas sinergi antara gerakan buruh dan pemangku kebijakan, demi terciptanya hubungan industrial yang lebih adil dan berkelanjutan di Indonesia.

Dalam Kongres III KPBI ini hadir juga Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Wamenaker Afriansyah Noor, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dan Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea.***