1
1
Jakarta, Detik65.com – Dewan Penasehat Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas Propinsi Maluku, Nasruddin Tueka berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi akan memberikan dampak pada peningkatan kualitas hidup, kesehatan dan pendidikan sebagai dimensi dasar termasuk standar hidup layak dari segi pendapatan dan kerja dan derajat ukurnya index human development HDI 0-1.
“Untuk itu, pemerintah harus mendorong laju kesempatan kerja, perluasan pilihan, kapasitas umur panjang, berpengetahuan serta standar hidup layak,” ujar Nasruddin, Rabu (6/5/2026).

Menurutnya, hal tersebut menjadi refleksi filosofis mengenai tujuan akhir dan arah masa depan bangsa Indonesia yang bertumpu pada Generasi Milenial dan Gen Z.
Berdasarkan indeks pembangunan manusia (IPM), di 2025 mencapai 75,90 naik 0,88 poin dari 75,02 di tahun sebelumnya, Hal ini mencerminkan negara ini mengalami peningkatan kualitas perbaikan hidup di bidang kesehatan, pendidikan dan standar layak hidup.
Sementara ukuran GNRatio 0, 381 per September 2024 masih menunjukan ketimpangan sedang, sehingga perlu adanya evaluasi efektivitas kebijakan ekonomi, pajak, program transfer dana daerah dalam mensiasati kesenjangan.

Dijelaskannya, Pertumbuhan ekonomi di KW 1 tahun 2026 mencapai 5,61% terlihat cukup progresif. Sementara tingkat kepuasan Rakyat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkisar antara 70,0 – 79,9% dirilis oleh lembaga survei Januari 2026.
Perhatian bahwa masalah laten bangsa ini ada pada isue PEMERATAAN dan KESENJANGAN antar kawasan wilayah, biarpun Pemerintah dengan segala upaya mendorong program maupun Kebijakan secara strategis adalah bertujuan untuk memperkecil stigma tersebut, sehingga cita-cita bangsa negara ini tercapai yaitu Masyarakat Sejahtera, Adil dan Makmur.
Adanya program MBG bagi Anak-anak sekolah dan merambah ke Universitas, dan dorongan Swasembada Pangan maupun Swasembada Energi akan tetapi Pemerataan dan Kesenjangan di Kawasan Wilayah Indonesia Timur masih bergerak Stagnan.
“Dibutuhkan akselerasi kebijakan strategis Pemerintah yang berpihak untuk adanya relaksasi pertumbuhan yang berkeadilan serta langkah berani dari rezim yang terukur dari hambatan jebakan Kebijakan Efisiensi, Hutang, Pajak maupun tindakan tegas Praktek-praktek Penyimpangan termasuk Korupsi, kalo tidak ini adalah bentuk Menara Gading yang juga didukung dengan posisi mata uang Rupiah yang lemah terhadap tekanan perubahan dinamika Geopolitik Global,” ungkapnya. (Red)