Thobias Obaipa Soroti Persoalan Tanah Adat dan Aktivitas Perusahaan di Papua Tengah

DETIK65.COM , Jakarta – Wakil Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah, Thobias Obaipa, menyampaikan sejumlah harapan dan tantangan yang dihadapi masyarakat di daerahnya dalam rangkaian Kongres III KPBI yang berlangsung di Jakarta.

Saat ditemui wartawan di Hotel Acacia, Jakarta Pusat, Minggu (7/6/2026) malam, Thobias mengatakan kehadiran KPBI di Papua Tengah tidak hanya menjadi wadah perjuangan kaum pekerja, tetapi juga diharapkan mampu menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di daerah.

“Kami berharap KPBI ke depan bisa menjadi mitra kerja yang baik bagi pemerintah dan masyarakat. Organisasi ini harus hadir untuk memperjuangkan kepentingan rakyat serta memberikan manfaat yang nyata,” ujar Thobias.

Menurutnya, KPBI di Kabupaten Paniai saat ini telah memiliki struktur organisasi yang tersebar di tiga distrik dan mencakup 12 kampung. Kepengurusan di tingkat lokal juga telah dibentuk sebagai langkah memperkuat konsolidasi organisasi di wilayah Papua Tengah.

Meski begitu, Thobias mengungkapkan masih terdapat berbagai permasalahan yang menjadi perhatian masyarakat, terutama terkait masuknya sejumlah perusahaan ke wilayah adat tanpa komunikasi dan persetujuan yang mampu dari warga sekitar.

“Ada perusahaan yang masuk begitu saja dan menjalankan aktivitasnya tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada masyarakat. Bahkan ada yang langsung melakukan pembangunan maupun mengambil sumber daya yang ada di wilayah tersebut. Hal seperti ini tentu menimbulkan keberatan dari masyarakat,” katanya.

Ia menekankan bahwa hak-hak masyarakat adat harus menjadi perhatian dalam setiap proses pembangunan dan investasi yang masuk ke Papua Tengah. Menurutnya, kemajuan daerah tidak boleh mengabaikan hak kepemilikan masyarakat atas tanah adat yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Lebih lanjut, Thobias menilai Kongres III KPBI menjadi momentum penting bagi daerah-daerah baru seperti Papua Tengah untuk memperkuat jaringan perjuangan bersama organisasi buruh di tingkat nasional.

“Papua Tengah merupakan provinsi yang masih baru. Karena itu kami ingin belajar dan memperkuat organisasi agar nantinya dapat bekerja lebih baik dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dan pekerja di daerah,” ujarnya.

Usai mengikuti kongres, Thobias berencana melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Paniai mengenai peran dan fungsi KPBI. Langkah tersebut dinilai penting agar masyarakat semakin memahami hak-hak mereka, baik sebagai pekerja maupun sebagai pemilik hak ulayat.

Ia juga berharap persoalan-persoalan yang berkaitan dengan tanah adat dapat diselesaikan melalui dialog dan penghormatan terhadap hukum adat yang berlaku di Papua Tengah.

“Harapan kami, hak-hak masyarakat adat tetap dihormati. Jika ada persoalan mengenai tanah ulayat, maka penyelesaiannya harus melibatkan masyarakat adat dan mengutamakan kepentingan mereka,” tegas Thobias.

Melalui penguatan organisasi dan keterlibatan aktif di tengah masyarakat, Thobias optimistis KPBI dapat menjadi salah satu kekuatan yang turut mendorong pembangunan yang adil, berkelanjutan, dan berpihak kepada rakyat di Papua Tengah.***