“Bukan Wartawan Pendopo”, Jurnalis Bogor Satukan Suara Lawan Korupsi

DETIK65.COM, Bogor – Bukan sekadar tulisan di atas kaus. Kalimat “Bukan Wartawan Pendopo” menjadi pesan yang disampaikan puluhan jurnalis di Kabupaten Bogor untuk menegaskan pentingnya independensi pers sekaligus menyuarakan keprihatinan terhadap persoalan korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.

Puluhan wartawan dari berbagai media cetak maupun online, yang berasal dari sejumlah wilayah Kabupaten Bogor, mulai dari Bogor Timur, Selatan, Barat, Utara hingga wilayah Tengah, kompak mengenakan kaus tersebut.

Gerakan itu menjadi bentuk kritik sosial sekaligus ekspresi kepedulian para jurnalis terhadap kondisi pemerintahan di Kabupaten Bogor. Mereka menilai praktik korupsi tidak hanya berkaitan dengan kerugian negara, tetapi juga berpotensi menghambat pembangunan dan berdampak pada kepentingan masyarakat.

Salah satu wartawan penggagas, Abeng, mengatakan keprihatinan tersebut muncul karena persoalan korupsi dinilai terus menjadi bayang-bayang dalam perjalanan pemerintahan Kabupaten Bogor.

“Kami merasa sangat miris dan prihatin. Setiap kali berganti kepala daerah, kasus korupsi selalu terjadi di Kabupaten Bogor,” ujar Abeng, Senin (21/9/2026).

Ia menegaskan, gerakan tersebut lahir dari kepedulian sebagai warga sekaligus insan pers yang memiliki tanggung jawab sosial untuk ikut mengawal penyelenggaraan pemerintahan.

“Kami sebagai bagian dari warga Kabupaten Bogor merasa peduli dan tergerak agar semua bentuk perilaku koruptif, khususnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, hilang. Karena korupsi sangat berdampak buruk terhadap kesejahteraan masyarakat maupun insan pers,” katanya.

Ketua Bogor Timur Jurnalis (BTJ), Dady, memastikan aksi tersebut tidak membawa kepentingan politik tertentu. Menurutnya, tidak ada agenda untuk menyerang atau menjatuhkan individu maupun kelompok tertentu.

“Ini murni gerakan peduli wartawan di Bogor. Tidak ada sponsor dan tidak untuk menyerang personal siapapun. Kepala daerah beserta jajarannya harus bersih dari korupsi,” tegas Dady.

Di sisi lain, Ketua Forum Wartawan Bogor Selatan, Acep Mulyana, menyoroti pentingnya menjaga marwah profesi jurnalistik di tengah dinamika hubungan antara pers dan pemerintah.

Menurut Acep, wartawan memiliki posisi strategis sebagai bagian dari pilar demokrasi. Karena itu, independensi harus menjadi prinsip yang tidak boleh ditukar dengan kedekatan maupun kepentingan tertentu.

“Oleh karenanya melalui aksi ‘Bukan Wartawan Pendopo’ ini kami ingin menyampaikan pesan agar para wartawan kembali ke marwah dan tetap bekerja sesuai kode etik dan Undang-Undang Pers sehingga tetap menjaga independensi,” ujar Acep.

Ia menambahkan, kerja jurnalistik harus ditempatkan secara proporsional. Informasi yang baik harus diberitakan sebagai informasi yang baik, sementara persoalan yang buruk juga harus disampaikan berdasarkan fakta.

“Good news is good news, bad news is bad news,” tandasnya.

Gerakan mengenakan kaus “Bukan Wartawan Pendopo” tersebut pada akhirnya menjadi simbol pengingat bahwa pers tidak hanya bertugas menyampaikan informasi, tetapi juga memiliki fungsi kontrol sosial.

Para jurnalis berharap kritik yang disampaikan dapat menjadi bagian dari dorongan agar penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bogor semakin transparan, akuntabel dan terbebas dari praktik korupsi.***