11
Nizar Sungkar Minta Muprov Ulang Jika Anindya Tetap Absen Sidang Mediasi
Bandung, Detik65.com – Sidang mediasi pertama antara penggugat Ketua Kadin Jabar versi Muprov Bandung Nizar Sungkar melawan Kadin Indonesia, Senin (13/04/2026) di PN Bandung berlangsung tanpa dihadiri Ketua Umum Anindya Bakrie.
Menurut Azis Syamsudin, kuasa hukum Anindya, klientnya tidak dapat hadir lantaran masih dalam kegiatan lain bahkan Anindya memiliki jadwal dan agenda kegiatan yang sangat padat.
Dalam kesempatan yang sama, Nizar Sungkar sebagai penggugat, hadir dalam sidang yang dipandu hakim non sidang Sutardjo SH,MH, bahkan Nizar menyampaikan empat usulan yakni pertama Nizar Sungkar dilantik sebagai Ketua Kadin Jabar, kedua, kalau usulan pertama tidak bisa dilaksanakan, Nizar meminta kepengurusan dibagi dua masing masing 2,5 tahun. Usulan ketiga jika dua usulan tidak bisa dilaksanakan, Nizar minta diadakan Muprov ulang.
Jika usulan itu pun masih tidak bisa dilaksanakan, Nizar meminta agar menunggu hasil proses hukum baik yang sedang berlangsung di PN Jakarta Selatan maupun di PN Bandung.
Hakim non sidang kemudian memberi kesempatan kepada kuasa hukum Anindya untuk memberikan paparan. Azis Syamsudin menyampaikan bahwa Kadin Indonesia sudah menjalani prosedur penyelenggaraan Muprov yang secara aklamasi memilih Almer Faiq Rusidy sebagai Ketua Kadin Jabar.
Sutardjo kemudian meminta usulan dari kedua belah pihak itu dituangkan dalam sebuah proposal. Sutardjo melanjutkan proposal tersebut akan dibahas Selasa pekan depan untuk mencari solusi perdamaian.
PERSETERUAN TIGA KELOMPOK
Seperti diberitakan sebelumnya, menurut Tri Laksono SH, salah satu kuasa hukum Nizar, gugatan dibagi tiga bagian yakni kelompok Kadin Pusat, caretaker dan gugatan ketiga untuk Almer Faiq Rusydi.
Kelompok pertama teridiri dari Anindya Bakrie, Erwin Aksa, Taufan Eko Nugroho dan Doddy Ahmad Firdaus.
Kelompok kedua adalah panitia Muprov Kadin Jabar masing masing Agung Suryamal, Zoelkifli M Adam, Herman Muhtar, Bambang Rochadi, Deden Hidayat, Widyanto Saputro, Ali Sa’id, Hamzah Rahayana, Dedi Sukardan, Barkah Hidayat, Iwan Gunawan.
Kelompok ketiga adalah Almer Faiq Rusydi, ketua Kadin Jabar versi Muprov di Bogor.
Untuk diketahui bahwa ada dua Muprov pada tanggal 24 September 2025 yakni Muprov di Bogor yang menghasilkan Almer Faiq Rusydi dan Muprov Preanger Bandung yang memilih Nizar Sungkar. Belakangan Muprov Bogor digugat dua kadinda daerah Garut dan Indramayu du PN Jakarta Selatan karena dianggap melanggar AD ART.
Sementara itu sidang gugatan Nizar Sungkar berlangsung Senin 23 Februari 2026 di Ruang IV (Soebekti) PN Bandung.
MUPROV PREANGER BANDUNG
Berdasarkan penelusuran bahwa penyelenggaraan Muprov VIII KADIN Provinsi Jawa Barat pada tanggal 24 September 2025 di Grand Preanger Hotel Bandung dilaksanakan oleh KADIN Provinsi Jawa Barat melalui Kepengurusan Sementara (caretaker).
Panitia Penyelenggara Muprov VIII dibentuk oleh Kepengurusan Sementara KADIN Provinsi Jawa Barat (caretaker) yang dibentuk oleh KADIN Indonesia melalui Surat Keputusan SKEP/030/DP/IV/2025 tanggal 30 April 2025.
Dengan demikian maka berdasarkan Surat Keputusan KADIN Indonesia tersebut maka penyelenggaraan Muprov VIII yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Sementara (caretaker) KADIN Provinsi Jawa Barat pada tanggal 24 September 2025 di Grand Preanger Hotel Bandung telah sesuai dengan tugas dan fungsi yang diberikan kepada mereka.
Sementara itu, penyelenggaraan Muprov VIII pada tanggal 24 September 2025 di Grand Preanger Hotel tersebut telah sesuai dengan AD/ART/PO KADIN sehingga penyelenggaraan Muprov VIII yang menghasilkan Nizar Sungkar tersebut mempunyai landasan hukum yang kuat dan sah secara hukum.
Selanjutnya, sesuai dengan AD/ART/PO KADIN maka Sdr. Nizar Sungkar sebagai ketua formatur bersama 4 (empat) orang anggota lainnya menyusun dan membentuk kelengkapan pengurus KADIN Provinsi Jawa Barat Masa Bakti 2025-2030 yang kemudian pada tanggal 9 Oktober 2025 hasil penyusunan struktur kepengurusan tersebut disampaikan kepada Dewan Pengurus KADIN Indonesia untuk disahkan melalui Surat Keputusan.
Namun permohonan Surat Keputusan tersebut hingga sekarang tidak pernah dikabulkan oleh KADIN Indonesia tanpa penjelasan mengapa tidak dikabulkan. Padahal menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan hasil Muprov KADIN Provinsi merupakan kewajiban hukum bagi KADIN Indonesia sebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar KADIN dan Peraturan Organisansi KADIN Nomor : SKEP/283/DP/IX/2023 Pasal 19 ayat (1).
Alih-alih menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan terhadap Nizar Sungkar, KADIN Indonesia malah melantik Almer Faiq Rusydi sebagai Ketua Umum KADIN Provinsi Jawa Barat Masa Bakti 2025-2030 yang dilaksanakan pada tanggal 27 Nopember 2025 di Kota Cirebon.
Fakta bahwa disatu sisi KADIN Indonesia tidak mau menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan atas nama Nizar Sungkar sebagai Ketua Umum KADIN Provinsi Jawa Barat Masa Bakti 2025-2030 dan dilain sisi KADIN Indonesia malah melantik Almer Faiq Rusydi telah menimbulkan keberatan Nizar Sungkar karena fakta tersebut telah menimbulkan kerugian bagi dirinya.
Atas dasar fakta tersebutlah Nizar Sungkar mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap semua pihak yang terlibat dalam permainan tersebut.
Sementara itu, Tri Laksono SH yang juga salah satu kuasa hukum Nizar, berharap para tergugat bisa hadir.
“Jadi dalam mediasi ini Pak Nizar akan hadir termasuk Anindya diharapkan bisa hadir juga, “ujar Tri.
Menganai materi yang akan dibahas dalam mediasi nanti, Tri mengatakan akan disampaikan Nizar langsung.
Kuasa hukum Anindya Bakrie, Azis Syamsudin mengatakan bahwa klienya pasti hadir kalau tidak ada agenda penting.
” Beliau mengaku ingin hadir tapi selama ini agendanya padat banget, “kata Azis.
Seperti diberitakan, Nizar Sungkar menggugat Kadin Indonesia secara material dan in material. Untuk in material Nizar menggugat Rp20 Miliar.(adm/edt/my)
