Dana Desa Berkurang, APDESI NTB Dorong Kemandirian dan Inovasi Desa

Foto: Pengurus APDESI Merah Putih DPD NTB 

DETIK65.COM, Serang – Pengurangan alokasi Dana Desa menjadi tantangan serius yang tengah dihadapi pemerintah desa di berbagai daerah. Namun di balik tantangan tersebut, para kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Merah Putih Nusa Tenggara Barat (NTB) justru melihat peluang untuk memperkuat kemandirian ekonomi desa melalui inovasi dan pengembangan potensi lokal.

Ketua DPD APDESI Merah Putih NTB, Mastur, mengatakan berkurangnya Dana Desa menuntut kepala desa untuk berpikir lebih kreatif dalam mencari sumber pendapatan alternatif guna menjaga keberlangsungan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Mastur, berbagai program pembangunan lima tahun ke depan harus dirancang secara matang melalui forum perencanaan dan konsolidasi antar pemerintah desa. Pasalnya, masih banyak kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi di tengah keterbatasan fiskal yang kini dirasakan hampir seluruh desa.

“Hampir semua kepala desa mengeluhkan persoalan pendanaan pembangunan. Namun kondisi ini tidak boleh membuat desa berhenti bergerak. Justru menjadi momentum untuk membangun kreativitas dan inovasi dalam menggali potensi desa,” ujarnya usai mengikuti Rakernas APDESI Merah Putih di Serang, Kamis (11/6/2026).

Mastur yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Senggigi menjelaskan bahwa ketergantungan terhadap Dana Desa perlu dikurangi secara bertahap dengan memperkuat Pendapatan Asli Desa (PADes). Salah satu langkah yang dilakukan Desa Senggigi adalah mengoptimalkan kontribusi pihak ketiga serta mengembangkan unit-unit usaha melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Ia menilai keberhasilan desa dalam meningkatkan PADes akan menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan ketika terjadi perubahan kebijakan fiskal dari pemerintah pusat.

Meski demikian, Mastur berharap pemerintah tetap mempertahankan keberadaan Dana Desa sebagai instrumen percepatan pembangunan, terutama bagi desa-desa yang masih memiliki keterbatasan sumber daya dan potensi ekonomi.

“Selama hampir satu dekade, Dana Desa telah membawa perubahan besar. Infrastruktur dasar di banyak desa berhasil dibangun dan pelayanan masyarakat semakin meningkat. Karena itu keberlanjutannya tetap sangat penting,” katanya.

Senada dengan itu, Sekretaris DPD APDESI NTB yang juga Kepala Desa Lembar Selatan, H. Muhammad Saleh, S.Pd., mengaku pengurangan Dana Desa telah berdampak langsung terhadap pelaksanaan berbagai program pembangunan yang sebelumnya telah direncanakan bersama masyarakat.

Menurutnya, sejumlah kegiatan yang telah masuk dalam RPJMDes maupun APBDes terpaksa ditunda karena adanya perubahan alokasi anggaran di tengah tahun berjalan.

“Kami sudah menyampaikan berbagai program kepada masyarakat dan semuanya telah direncanakan secara resmi. Ketika anggaran berkurang, tentu menjadi tantangan bagi pemerintah desa karena ada program yang akhirnya tidak dapat direalisasikan,” ungkapnya.

Muhammad Saleh menegaskan bahwa tidak semua desa memiliki kemampuan yang sama dalam menghasilkan PADes. Perbedaan potensi wilayah membuat sebagian desa masih sangat bergantung pada dukungan pemerintah pusat.

Karena itu, ia berharap pemerintah dapat mempertimbangkan skema dukungan pendanaan yang berkelanjutan agar pembangunan desa tetap berjalan dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat.

Sementara itu, Kepala Desa Mereje Timur, Musmuliyadi, M.Pd., memandang penyesuaian Dana Desa sebagai pemacu semangat bagi pemerintah desa untuk semakin inovatif dalam mengelola potensi daerah masing-masing.

Menurutnya, setiap desa memiliki peluang besar untuk meningkatkan PADes melalui sektor pertanian, pariwisata, peternakan, hortikultura maupun pengembangan usaha desa lainnya.

“Desa harus mampu menciptakan sumber pendapatan sendiri. Kepala desa tidak bisa hanya bergantung pada bantuan anggaran, tetapi harus mampu melihat peluang dan mengubah potensi menjadi kekuatan ekonomi,” katanya.

Musmuliyadi menyebut penguatan BUMDes, program ketahanan pangan, serta pengembangan Bank Desa menjadi strategi yang tengah dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan desa. Ia optimistis langkah tersebut akan mendorong kemandirian ekonomi desa dalam beberapa tahun ke depan.

Selain itu, ia menyambut positif program 12 Aksi Bangun Desa, Bangun Indonesia dan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih yang dinilai dapat memperkuat pemasaran hasil pertanian masyarakat serta membuka peluang ekonomi baru di tingkat desa.

Meski menghadapi tantangan pengurangan anggaran, para kepala desa di NTB sepakat bahwa pembangunan desa harus tetap berjalan. Dengan inovasi, penguatan ekonomi lokal, serta dukungan kebijakan yang berpihak kepada desa, mereka optimistis cita-cita mewujudkan desa mandiri dan sejahtera dapat terus diwujudkan.

Rakernas APDESI Merah Putih 2026 pun menjadi momentum penting bagi para kepala desa untuk menyatukan langkah dalam menghadapi perubahan kebijakan sekaligus memperkuat peran desa sebagai motor pembangunan nasional dari tingkat akar rumput.***