DETIK65.COM – Bekasi, Ikatan Ahli Rantai Suplai Indonesia (IARSI) menyampaikan temuan penelitian terbaru berjudul “Pengembangan Konektivitas Multimoda sebagai Strategi Penguatan Efisiensi Logistik dan Integrasi Rantai Pasok Nasional” yang menegaskan bahwa tingginya biaya logistik Indonesia bukanlah sekadar masalah harga, melainkan manifestasi dari inefisiensi sistemik dalam tata kelola rantai pasok nasional. Studi ini menunjukkan bahwa upaya ad-hoc dan pembangunan infrastruktur terpisah tidak cukup — diperlukan pendekatan transformasional yang menyatukan kebijakan, infrastruktur, digitalisasi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk menurunkan biaya dan memperkuat daya saing.
Penelitian, yang menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan analisis kebijakan berdasarkan kajian literatur terhadap dokumen pemerintah dan praktik internasional, mengidentifikasi tiga prioritas kebijakan konektivitas yang sedang diupayakan: peningkatan aksesibilitas wilayah untuk menjembatani disparitas geografis; integrasi antarmoda transportasi untuk mengurangi fragmentasi operasional; dan penguatan layanan logistik di kawasan industri guna meningkatkan efisiensi penanganan dan distribusi barang. Ketiga prioritas ini saling terkait dan memerlukan harmonisasi regulasi serta mekanisme koordinasi antar lembaga.
Pembelajaran dari Tiongkok dan Singapura mempertegas bahwa keberhasilan sistem multimoda ditopang oleh dua pilar utama: integrasi fisik-digital yang memungkinkan visibilitas dan koordinasi real-time, serta tata kelola terpadu yang menyatukan peran publik dan swasta dalam perencanaan dan pelaksanaan. Praktik internasional memperlihatkan bahwa investasi infrastruktur tanpa sistem informasi terintegrasi dan kerangka kebijakan yang konsisten hanya menghasilkan kapasitas terfragmentasi yang gagal menekan biaya transaksi dan waktu rantai pasok.
Simpulan penelitian menegaskan bahwa penguatan konektivitas multimoda adalah transformasi sistemik, bukan sekadar proyek infrastruktur fisik. Transformasi ini menuntut harmonisasi kebijakan lintas sektor, percepatan digitalisasi proses logistik — termasuk integrasi data bea cukai, manajemen kargo, dan platform visibilitas rantai pasok — serta program peningkatan kompetensi tenaga kerja logistik yang berfokus pada manajemen multimoda dan tata kelola rantai pasok modern.
Berdasarkan temuan tersebut, IARSI merekomendasikan pengembangan One Logistics Policy Framework sebagai landasan kebijakan tunggal yang menyelaraskan regulasi, tarif, dan prosedur operasional antar kementerian, pemerintah daerah, dan pelaku industri. Selain itu, diperlukan percepatan integrasi fisik-digital melalui proyek multimoda prioritas yang dilengkapi sistem IT terpadu, penguatan hub logistik di kawasan industri dengan layanan nilai tambah, serta model kemitraan publik-swasta untuk pembiayaan dan inovasi layanan.
Rekomendasi lain menekankan pentingnya skema insentif untuk investasi teknologi dan SDM, serta peluncuran program sertifikasi dan pelatihan multimoda untuk memperkuat kapasitas operasional dan manajerial. Tanpa upaya koordinatif ini, dampak infrastruktur tunggal akan tertahan oleh hambatan regulasi, fragmentasi data, dan kekurangan kompetensi yang menunda realisasi penurunan biaya dan peningkatan integrasi rantai pasok.
IARSI menyerukan agar pembuat kebijakan, pemerintah daerah, operator logistik, asosiasi industri, dan investor mengambil langkah cepat dan terkoordinasi untuk menyusun kerangka kebijakan bersama dan menginisiasi pilot project integrasi multimoda pada koridor strategis. Implementasi rekomendasi ini dipandang krusial untuk menurunkan biaya logistik secara struktural, memperpendek lead time, dan meningkatkan ketahanan serta daya saing ekonomi nasional.
Untuk informasi lebih lanjut dan akses ke ringkasan kebijakan lengkap serta materi teknis penelitian, media dan pemangku kepentingan dapat menghubungi humas IARSI untuk pengaturan diskusi dan forum kerja lintas-sektor.
