Foto: Istimewa
Jakarta, Detik65.com –
Forum Pemilik Hak Sulung (FPHS) Tsingwarop bersama Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Tsingwarop secara tegas menyerukan kepada Mind ID dan Pemerintah Republik Indonesia agar menempatkan Frans Pigome sebagai Presiden Direktur PT Freeport Indonesia.
Seruan ini lahir dari keprihatinan mendalam masyarakat adat Papua Tengah, khususnya tujuh suku pemilik hak ulayat – Amungme, Kamoro, Dani, Damal, Moni, Mee, dan Nduga yang selama bertahun-tahun merasakan pudarnya hubungan harmonis antara Freeport dan masyarakat adat akibat kepemimpinan yang dianggap tidak berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan dan budaya lokal.
“Kami tidak menolak investasi, tapi kami menolak pemimpin yang menghancurkan tatanan sosial dan budaya kami. Frans Pigome adalah sosok anak Papua yang mengerti adat, tahu arti tanah, dan bicara dengan hati, bukan dengan kekuasaan,” tegas Sarianus Janampa, Kepala Suku Arwanop sekaligus tokoh masyarakat FPHS Tsingwarop, Senin (27/10/2025).
Kritik atas Kepemimpinan Freeport Saat Ini
Dalam pernyataan bersama, FPHS dan LMA Tsingwarop menilai bahwa kepemimpinan Tony Wenas, Clause Wamafma, dan kelompoknya selama ini telah menciptakan jurang sosial antara perusahaan dan masyarakat adat.
Hubungan yang dulunya bersifat kekeluargaan kini berubah menjadi relasi penuh kecurigaan dan ketidakpercayaan.
“Kami sudah terlalu lama menjadi penonton di atas tanah kami sendiri. Freeport berdiri di atas tanah adat Amungsa, tapi nilai-nilai adat itu kini diabaikan. Sudah saatnya anak daerah seperti Frans Pigome memimpin dan mengembalikan marwah adat di dalam manajemen perusahaan,” ujar Kertinus Beanal, Kepala Suku Tsinga dan tokoh adat berpengaruh di wilayah pegunungan Tembagapura.
Frans Pigome: Pemimpin Ramah Adat dan Visioner
Bagi masyarakat adat, Frans Pigome bukan sekadar sosok teknokrat, melainkan figur intelektual Papua yang memahami filosofi tanah, budaya, dan spiritualitas masyarakat gunung.
Ia dinilai memiliki integritas tinggi dan kemampuan menjembatani kepentingan global Freeport dengan nilai-nilai lokal Papua.
“Kami dari keluarga besar FPHS dan LMA Tsingwarop percaya, Frans Pigome akan membawa kembali keseimbangan antara manusia, alam, dan perusahaan.
Ia paham bahwa tanah bukan sekadar tempat tambang, tapi ibu yang memberi hidup,” tutur perwakilan keluarga besar FPHS Tsingwarop.
Harapan dan Tuntutan Masyarakat Adat
FPHS dan LMA Tsingwarop mendesak Mind ID, Freeport Amerika (FCX), dan pemerintah pusat agar mendengarkan suara masyarakat adat Papua Tengah dengan sungguh-sungguh. Pengangkatan Frans Pigome dinilai bukan sekadar keputusan simbolik, tetapi langkah strategis untuk memulihkan kepercayaan dan keadilan sosial di Tanah Amungsa.
“Kami ingin menjadi subjek pembangunan, bukan lagi objek.
Frans Pigome adalah jembatan baru antara dunia industri dan dunia adat- pemimpin yang akan membangun Freeport yang manusiawi,”
tegas Sarianus Janampa.
Suara Adat untuk Kepemimpinan Bermartabat
FPHS dan LMA Tsingwarop menegaskan bahwa perjuangan mereka bukan semata mencari jabatan, melainkan memperjuangkan martabat, hak, dan keseimbangan adat di wilayah tambang.
Dengan menempatkan Frans Pigome sebagai Presiden Direktur Freeport Indonesia, masyarakat Papua percaya bahwa perusahaan ini akan kembali berakar pada tanah adat, nilai kemanusiaan, dan keharmonisan lingkungan.
“Hanya dengan pemimpin seperti Frans Pigome, Freeport bisa kuat secara ekonomi, damai secara sosial, dan bermartabat di mata masyarakat adat Papua,” tutup pernyataan resmi FPHS dan LMA Tsingwarop.(Red)
