Foto: Istimewa
Jakarta, Detik65.com – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Barisan Relawan Jalan Perubahan disingkat Bara JP, Frans Ansanay melantik kepengurusan untuk periode 2025-2030 pada hari Sabtu, 13 September 2025 di Gedung Joeang 45, Menteng, Jakarta Pusat
Dengan mengangkat tema “Membangun Transformasi Bangsa Melalui Transformasi Sistem Yang Efektif”, Frans Ansanay mengatakan kepengurusan DPP Bara JP yang baru telah menyiapkan program terutama dalam menyongsong rakernas yang akan datang.
“Pada prinsipnya kegiatan hari ini kita lakukan disini adalah untuk membangkitkan semangat jiwa kerelawanan dalam rangkah membangun semangat kebangsaan
karena itu tempat ini kita pilih sebagai gedung perjuangan rakyat gedung perjuangan orang muda, gedung perjuangan para tokoh-tokoh kebangsa dalam menularkan semangat kebangsaan
“Nah, ke depan Bara JP akan hadir sebagai organisasi yang mendukung program pemerintah yang ada hari ini yaitu Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka dengan mendukung program pemerintah astacita dan 17 program berdasarkan semangat yang merupakan amanat dari pembina utama Bara JP yaitu Bapak Insinyur Joko Widodo bahwa Bara JP harus menjadi organisasi relawan yang mengawal pemerintahan Bapak Prabowo-Gibran,” imbuh Frans menambahkan.
Frans Ansanay mengemukakan prioritas Bara JP saat ini tetap mengawal pemeritahan Prabowo-Gibran dengan menyokong transformasi bangsa.
“Maka itu perlu dukungan seluruh masyarakat bangsa Indonesia lewat elemen-elemen yang ada dan salah satunya adalah Bara JP dengan mempersiapkan diri membantu menyuarakan program-program pemerintah kepada masyarakat
dan mengkonsolidasikan kekuatan rakyat untuk percaya kepada pemerintahan ini yaitu Prabowo sebagai Presiden dan Mas Gibran sebagai Wakil Presiden,” tuturnya.
Terkait pemilihan tema “Membangun Transformasi Bangsa Melalui Transformasi Sistem Yang Efektif” pada pelantikan pengurus DPP Bara JP periode 2025-2030, Frans menegaskan pihaknya akan terus mengawal Presiden Prabowo dengan mendukung transformasi sistem baik di eksekutif dan legislatif.
“Kalau bicara transformasi itu bicara perubahan, kita nggak bicara dari sisi yang ekstrim tapi kita ingin bicara dari sisi yang lebih elegan yaitu bagaimana bangsa ini bisa berubah ke depan. jika sistem yang ada di pemerintahan atau di eksekutif itu ada banyak hambatan akibat dari kepentingan, kepentingan pribadi, kepentingan golongan, kepentingan yang kemudian menjadi terkolaborasi dalam tindakan
yang memunculkan ketidakpuasan masyarakat karena ada korupsi, ada ketidakadilan, ada ketidakbenaran yang terjadi dan itu transformasi sistem di bidang eksekutif ini harus dikerjakan secara baik oleh Presiden dan kami setuju jika Presiden melakukan reshuffle terhadap pemerintahannya. Itu berarti transformasi sistem sedang berjalan menuju transformasi bangsa yang diciptakan oleh Presiden begitu juga berbicara transformasi sistem maka kita juga melihat sisi yang lain yaitu legislatif, legislatif kita, parlemen kita yang mestinya berdasarkan semangat undang-undang dasar 45 yaitu bahwa kedaulatan penuh ada di tangan rakyat dengan sistem pemerintahan legislatif yang ada hari ini tidak lagi kita melihat keterwakilan rakyat di dalam kedaulatan yang ada adalah kedaulatan anggota parlemen dan kedaulatan partai politik. Karena itu kami akan membahas usulan-usulan konkret untuk menjadi agenda perubahan ke depan untuk kita sinambungkan dengan pemerintah dan memang perlu perubahan undang-undang partai politik,” pungkas Frans Ansanay.(Red)
